JAKARTA, 30 September 2025, Anggota Komisi II DPR RI Azis Subekti meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama pemerintah daerah mempercepat akses perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan memangkas hambatan administrasi tanah dan perizinan. Langkah ini disebut krusial agar target 3 juta rumah tercapai tepat waktu.
“Target 3 juta rumah butuh jalur cepat di tanah & perizinan. ATR/BPN dan Pemda kita minta hadir di lapangan, PTSL, BPHTB, PBG semuanya harus pro-MBR dan pro-kecepatan,” ujar Azis.
Ia mendorong Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) diprioritaskan untuk kebutuhan KPR MBR sehingga legalitas lahan siap dibiayai bank.
Azis juga mendorong layanan satu hari untuk proses balik nama dan roya, khusus unit yang menggunakan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), agar akad tidak tertunda di meja administrasi.
Di level daerah, ia meminta integrasi proses Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), layanan Dukcapil, dan Online Single Submission (OSS) ke satu jalur cepat bagi MBR. Target standar layanan dipatok kurang dari 14 hari, dengan alur yang jelas dan terukur.
Azis menambahkan, penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) perlu diprioritaskan di kawasan kebutuhan perumahan MBR agar proyek mudah dinilai kelayakan pembiayaannya oleh perbankan. Kepastian tata ruang dinilai menjadi pengunci agar pengembang bisa segera memulai konstruksi dan keluarga MBR cepat menempati rumahnya.
Menurutnya, kunci percepatan ada pada kolaborasi teknis yang rapi antara ATR/BPN dan pemerintah daerah tanpa menambah prosedur baru. Fokusnya penyederhanaan, kepastian waktu, dan transparansi proses untuk keberpihakan nyata kepada MBR.
#azissubekti #dprri #komisi2 #atrbpn #perumahan #prabowo #PTSL #PBHTB
