Oleh: Azis Subekti, Anggota DPR RI Fraksi Gerindra
Saya ingin mulai dengan satu hal yang sederhana, bencana itu tidak menunggu rapat selesai. Air datang tanpa undangan, tanah bergerak tanpa permisi. Yang diuji bukan hanya ketahanan alam, tapi ketahanan kelembagaan kita.
Apa yang disampaikan Presiden Prabowo dalam rapat paripurna kabinet hari ini (15/12/2025) patut kita dukung dengan kepala dingin, dada yang lebar dan kerja cepat, negara hadir, situasi dipantau, dan kita masuk ke fase rehabilitasi serta rekonstruksi, melalui satgas atau badan khusus. Ini bukan sekadar kalimat, ini arah kerja kongkret.
Saya orang mesin. Maka saya bilang begini, tanggap darurat itu rehabilitasi dan rekonstruksi itu gigi persnelingnya. Kalau remnya sudah diinjak untuk siap-siap menekan kopling, tetapi giginya tidak segera dinaikkan/dimasukkan, kendaraan pemulihan akan ngeden, dengung gas tak terkonversi menjadi tenaga penggerak yang mestinya terjadi akselerasi. Akibatnya korban akan menunggu terlalu lama. Kita tidak boleh terjebak pada pola lama, riuh di awal, senyap pada substansi penyelesaian masalah.
Karena itu, satgas/badan rehabilitasi dan rekonstruksi harus dipahami sebagai mesin pemulihan, bukan tambahan stempel bukan sekedar tambah lembaga apalagi bikin kerja berbelit. Badan/Satgas rehabilitasi dan rekonstruksi itu harus menjadi satu komando, satu data, satu target, satu ritme dari pusat sampai daerah.
Yang paling sering bocor dalam penanganan pascabencana itu bukan hanya dana. Yang bocor itu waktu. Data berputar-putar, kewenangan tarik-menarik, pengadaan bertele-tele, laporan tebal tapi tidak berdampak pada penanganan korban dan infrastruktur. Kalau kita biarkan kebocoran waktu ini terjadi, maka rehabilitasi akan jadi sekadar rapat-rapat koordinasi yang ramai di meja kerja-sedikit kerja seolah-olah masalah beres.
Saya mendukung penuh arahan Presiden, untuk mengoptimalkan kerja dan eksekusi penanganan yang jelas dan cepat. Pertama, satu pintu koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemda. Jangan “semua kerja”, tapi tidak ada yang memimpin, serta berkolaborasi dengan tokoh dan ulama untuk membangkitkan semangat warga lebih cepat. Yang kedua, ada satu basis data kerusakan dan kebutuhan yang terbuka dan bisa dicek. Jangan angka berubah-ubah seperti cuaca. Ketiga target waktu dan standar kerja, kapan hunian sementara, kapan hunian tetap, kapan sekolah dan layanan kesehatan pulih. Keempat dampak ke warga sebagai ukuran, bukan nilai rapat dan tumpukan dokumen. Kelima, Build back better, bangun kembali lebih tangguh. Jangan ulang desain yang sama lalu menunggu bencana yang sama datang di kemudian hari.
Presiden sudah memberi arah, harus cepat, terkendali, dan masuk ke pemulihan dengan kelembagaan yang lebih baik dalam menghadirkan kepemimpinan lapangan yang solid dan kompak. Sekarang tinggal pertanyaan untuk kita semua, terutama daerah, berani tidak mengubah kebiasaan kerja? Berani tidak menutup kebocoran waktu, kebocoran koordinasi, dan kebocoran tanggung jawab?
Saya percaya, kalau satgas/badan ini dibentuk dengan benar, maka pemulihan tidak akan jadi “proyek”, tetapi jadi kerja negara yang konkret, terukur, dan terasa sampai warga.
Jelas ini bukan tugas mudah, badan/satgas ini akan bertanggung jawab untuk banyak hal termasuk menjawab kondisi riil di lapangan, berdasarkan data yang dihimpun, saat ini masih banyak daerah pedalaman yang belum terjangkau. Beberapa hal sangat dibutuhkan segera antara lain:
– pendistribusian air bersih
– Bantuan logistik sembako dan kebutuhan sehari hari (pakaian dan selimut serta kelambu)
– Pengaktifan sanitasi (toilet umum portable)
– Pemulihan tata kota (mengangkat lumpur, normalisasi drainase dsb) agar transportasi logistik bisa berjalan lancar
– Bantuan tenaga kesehatan dan obat obatan di setiap desa
– Pengaktifan arus listrik secara merata tiap kecamatan
– Pemulihan telekomunikasi
– Membuat tempat tinggal sementara minimal 2 titik per desa lengkap dengan dapur umum
– bahan bakar sangat dibutuhkan berkaitan untuk distribusi logistik dari pusat titik bantuan ke titik bantuan di pelosok, karena saat ini bahan bakar langka, bahkan kalaupun ada yang jual eceran di jalur provinsi harganya sudah mencapai 5 kali lipat dari harga normal, beberapa titik di sekitar Aceh misalnya membatasi pengisian bbm roda 4 hanya 200rb rupiah
Kita dukung Presiden untuk melakukan kerja paling dibutuhkan saat ini: eksekusi yang rapi dan cepat.
Negara yang Kembali Mengingat Dirinya Catatan Sejarah Politik Indonesia Kontemporer
Oleh Azis Subekti Anggota DPR RI Komisi II Fraksi Gerindra Sejarah politik Indonesia bergerak tidak seperti garis lurus melainkan seperti
