Oleh: Azis Subekti *
Dalam satu tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto, arah negara belum sepenuhnya menjelma sebagai kesimpulan akhir. Ia lebih menyerupai proses, sebuah upaya menata ulang ritme kekuasaan setelah fase panjang transisi dan kontestasi. Jika berbagai sumber pemberitaan dibaca bersamaan, media arus utama, media daerah, kantor berita internasional, laporan lembaga riset, hingga percakapan warga di ruang digital, yang tampak bukan ledakan perubahan, melainkan kecenderungan yang perlahan mengeras.
Kecenderungan pertama adalah penguatan peran negara. Negara hadir kembali sebagai aktor utama, terutama dalam sektor sektor yang dianggap strategis, pangan, energi, industri, dan stabilitas nasional. Pemberitaan lintas media mencatat dorongan kuat pada swasembada, hilirisasi, dan pengurangan ketergantungan impor. Ini bukan sekadar pilihan teknokratis, melainkan sikap politik, keyakinan bahwa negara perlu memegang kemudi lebih erat di tengah dunia yang tidak stabil. Dalam pembacaan yang lebih tenang, ini dapat dilihat sebagai upaya mengurangi kerentanan struktural, sebuah kehendak untuk memastikan bahwa guncangan global tidak sepenuhnya menentukan nasib domestik.
Namun penguatan negara ini juga membawa pertanyaan wajar. Laporan media lokal dan LSM mengingatkan bahwa setiap perluasan peran negara, terutama di sektor lahan dan sumber daya, berpotensi bersinggungan dengan ruang hidup warga. Di sini terlihat dialektika lama yang kembali hadir, antara efektivitas kebijakan dan keadilan sosial. Tahun pertama ini belum memberi jawaban tuntas, ia baru menunjukkan arah dan potensi gesekannya.
Kecenderungan kedua adalah kontinuitas kebijakan. Alih alih memutus secara drastis warisan pemerintahan sebelumnya, pemerintah memilih melanjutkan proyek proyek besar dengan penyesuaian. Media internasional membaca ini sebagai sinyal stabilitas dan kepastian, media nasional melihatnya sebagai upaya menjaga momentum pembangunan. Dalam kerangka reflektif, kontinuitas ini dapat dipahami sebagai kehendak untuk menenangkan pasar, birokrasi, dan elite politik sekaligus. Negara tidak sedang berlari kencang, tetapi memastikan langkahnya tidak terhenti.
Pilihan itu berkaitan erat dengan kecenderungan ketiga, politik konsensus. Tahun pertama diisi dengan perluasan koalisi, peredaman konflik elite, dan pengelolaan perbedaan agar tidak menjelma krisis. Dari sudut pandang stabilitas, strategi ini bekerja. Namun dari sudut pandang demokrasi deliberatif, muncul kekhawatiran yang sah, ketika hampir semua berada di dalam lingkar kekuasaan, ruang kritik mudah menyempit. Media alternatif dan percakapan digital menjadi salah satu kanal penting untuk menjaga keberagaman suara, meski sering kali terfragmentasi dan emosional.
Di ruang publik digital, pembacaan terhadap pemerintahan ini lebih berlapis. Ada dukungan terhadap narasi ketegasan dan kedaulatan, tetapi juga kegelisahan atas ekonomi sehari hari, isu agraria, dan kebebasan sipil. Ini menunjukkan jarak yang perlu dikelola dengan hati hati, jarak antara legitimasi formal yang dibangun melalui institusi dan legitimasi sosial yang tumbuh dari pengalaman warga. Tahun pertama ini belum menutup jarak itu, tetapi setidaknya membuatnya terlihat.
Secara simbolik, kepemimpinan ditampilkan dengan bahasa kenegaraan yang kuat. Gestur, pidato, dan penekanan pada persatuan memberi kesan bahwa negara ingin hadir sebagai pelindung, bukan sekadar pengelola. Dalam pembacaan yang lebih moderat, simbol ini berfungsi menenangkan, memberi rasa kepastian di tengah perubahan global yang cepat. Tantangannya adalah memastikan simbol itu bertemu dengan kebijakan yang terasa adil di tingkat paling bawah.
Maka jika seluruh data lintas media dirangkum dengan sikap yang tenang dan argumentatif, arah satu tahun pemerintahan ini dapat dibaca sebagai fase konsolidasi, memperkuat negara, menjaga kesinambungan, dan menata stabilitas politik sebelum melangkah lebih jauh. Ini bukan fase yang heroik, tetapi fase yang menentukan. Ia belum menjawab semua pertanyaan, tetapi menyiapkan ruang bagi pertanyaan pertanyaan penting itu untuk diajukan.
Sejarah jarang menilai tahun pertama dari keberanian terbesarnya. Ia lebih sering menilai dari pilihan pilihan awal, apa yang dipercepat, apa yang ditunda, dan suara siapa yang didengar. Dalam arti itu, tahun pertama pemerintahan Prabowo adalah undangan bagi kewaspadaan yang rasional, bukan sinisme, bukan pula euforia. Negara sedang melangkah, dan publik berhak terus bertanya, ke arah mana langkah itu akan dibawa, dan siapa saja yang akan ikut sampai tujuan.
*) Anggota DPR RI Komisi II, Fraksi Gerindra
Kesejahteraan Buruh, May Day, dan Kepemimpinan Negara yang Hadir
Oleh: Azis Subekti *) Setiap 1 Mei, kita diingatkan pada sesuatu yang sering kita lewatkan: kerja bukan sekadar aktivitas ekonomi,
