Jakarta – Pidato Presiden Prabowo Subianto tentang pentingnya menghentikan kebocoran kekayaan negara mendapat dukungan penuh dari Azis Subekti, anggota Komisi II DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI.
Dalam sebuah pidato, Presiden Prabowo Subianto mengibaratkan kekayaan suatu bangsa sebagai darah dalam tubuh manusia. Jika darah itu terus menerus bocor sedikit demi sedikit, maka pada akhirnya tubuh akan jatuh dan mati. Begitu pula dengan negara yang membiarkan kekayaan dan sumber dayanya hilang tanpa kendali selama bertahun tahun.
Prabowo menegaskan, sumber kekayaan negara berawal dari pengelolaan sumber daya, yang pada ujungnya menjadi uang dan kesejahteraan rakyat. Karena itu, kebocoran pada sektor sumber daya alam, aset negara, maupun penerimaan negara lainnya harus segera dihentikan agar Indonesia tidak gagal sebagai suatu bangsa.
Menanggapi hal tersebut, Azis SubektiAnggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra mendorong langkah nyata untuk menutup berbagai celah kebocoran kekayaan negara melalui pembenahan tata kelola lembaga dan regulasi. Menurutnya, pesan Presiden Prabowo adalah pengingat serius bahwa reformasi birokrasi dan penguatan pengawasan harus berjalan seiring.
“Kekayaan negara bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan darah yang mengalir ke sekolah, rumah sakit, jalan, irigasi, dan lapangan kerja rakyat. Kalau kebocoran dibiarkan, yang melemah bukan hanya APBN, tetapi juga harapan generasi muda di daerah,” ujar Azis.
Sebagai anggota Komisi II yang membidangi pemerintahan dalam negeri, reformasi birokrasi, dan pertanahan, Azis menilai salah satu pintu masuk untuk menghentikan kebocoran kekayaan negara adalah penataan aset dan tanah negara secara lebih tertib dan transparan. Sertifikasi aset, basis data yang terintegrasi, serta penyederhanaan perizinan menjadi kunci agar potensi pendapatan tidak hilang di tengah jalan.
Azis Subekti Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra mendukung penguatan pengawasan atas pengelolaan aset dan sumber daya, termasuk meminimalkan praktik koruptif, percaloan, dan penyalahgunaan kewenangan dalam layanan publik. Ia menegaskan, birokrasi harus menjadi benteng pertama yang menjaga kekayaan negara, bukan justru menjadi titik bocor.
“Di Komisi II, kami akan terus mengawal agar kementerian dan lembaga yang menjadi mitra kerja memperbaiki tata kelola, memperkuat sistem digital, dan membuka ruang transparansi. Setiap izin, setiap sertifikat, dan setiap keputusan administratif harus dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Azis juga menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi pengelolaan kekayaan negara. Dari Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Magelang, hingga Kota Magelang, ia mengajak warga di dapilnya untuk aktif melaporkan jika menemukan indikasi penyimpangan, baik di sektor pertanahan, perizinan usaha, maupun layanan publik lainnya.
“Kedaulatan ekonomi tidak hanya bergantung pada kebijakan pusat, tetapi juga pada keberanian rakyat mengawal kekayaan bangsanya sendiri. Setiap laporan dari masyarakat akan menjadi bahan penting bagi kami di DPR untuk menindaklanjuti bersama kementerian terkait,” tambah Azis.
Lebih jauh, Azis menilai bahwa pengelolaan kekayaan negara yang baik akan menjadi fondasi penting menuju Indonesia Emas. Dengan menutup kebocoran dan memastikan kekayaan nasional kembali ke rakyat, pemerintah dapat memperkuat program strategis di bidang pendidikan, kesehatan, pangan, dan infrastruktur, terutama di daerah.
“Pesan Presiden Prabowo Subianto adalah ajakan untuk berbenah secara menyeluruh. Tugas kami di legislatif adalah memastikan pesan itu berubah menjadi kebijakan nyata, anggaran yang tepat sasaran, dan pelayanan publik yang bersih,” tutup Azis.
Negara yang Kembali Mengingat Dirinya Catatan Sejarah Politik Indonesia Kontemporer
Oleh Azis Subekti Anggota DPR RI Komisi II Fraksi Gerindra Sejarah politik Indonesia bergerak tidak seperti garis lurus melainkan seperti
