Jakarta – Komisi II DPR RI menggelar rapat evaluasi dan proyeksi serapan anggaran bersama sejumlah kementerian dan lembaga mitra di Kompleks Parlemen, Senayan, hari ini. Rapat digelar menjelang akhir tahun anggaran untuk memastikan penyerapan APBN berjalan efektif.
Sejumlah mitra hadir dalam rapat tersebut, antara lain Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, lembaga penyelenggara pemilu, serta Ombudsman Republik Indonesia. Forum ini membahas capaian serapan anggaran tahun berjalan sekaligus proyeksi hingga penutupan tahun anggaran.
Azis SubektiAnggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra menegaskan perlunya langkah mitigasi sejak dini agar potensi anggaran tidak terserap dapat segera diantisipasi. Ia menilai pemetaan serapan anggaran seharusnya sudah dilakukan sejak kuartal ketiga.
“Kami berharap kementerian dan lembaga tidak menunggu sampai akhir tahun untuk menyadari ada anggaran yang tidak terserap,” ujar Azis Subekti di sela rapat. “Sejak kuartal ketiga harus sudah terlihat mana belanja yang berpotensi mandek, sehingga bisa segera disiapkan skema mitigasi dan realokasinya.”
Secara tidak langsung, Azis juga menyoroti belanja modal yang sering terkendala proses lelang maupun hambatan teknis di lapangan. Menurutnya, jika hambatan tersebut terdeteksi lebih awal, pemerintah memiliki waktu yang cukup untuk mengalihkan anggaran ke program lain yang lebih siap dan dibutuhkan masyarakat.
“Belanja belanja yang terkait dengan modal dan kemungkinan tidak terserap itu jangan sampai hanya menjadi angka di atas kertas,” lanjut Azis. “Kalau memang tidak bisa dilaksanakan tepat waktu, harus berani dialihkan ke program yang lebih prioritas dan langsung dirasakan rakyat.”
Sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI yang meliputi Wonosobo, Temanggung, Purworejo, Magelang, dan Kota Magelang, Azis menekankan bahwa masyarakat di daerah sangat bergantung pada efektivitas penggunaan anggaran pusat. Ia menyebut, kualitas jalan, irigasi, layanan administrasi, hingga program sosial banyak ditentukan oleh ketepatan dan kecepatan serapan anggaran di kementerian dan lembaga.
Azis Subekti Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra juga meminta setiap kementerian dan lembaga memperkuat sistem monitoring dan evaluasi internal. Dengan pemantauan yang lebih ketat, potensi keterlambatan lelang, hambatan regulasi, maupun masalah administrasi dapat diidentifikasi lebih awal dan segera dicarikan solusi.
Komisi II DPR RI, kata Azis, akan terus menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan serapan anggaran di kementerian dan lembaga mitra berjalan sesuai rencana dan berpihak pada kepentingan publik. Evaluasi dan proyeksi serapan anggaran ini diharapkan menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola sekaligus memperkuat disiplin fiskal pemerintah.
Negara yang Kembali Mengingat Dirinya Catatan Sejarah Politik Indonesia Kontemporer
Oleh Azis Subekti Anggota DPR RI Komisi II Fraksi Gerindra Sejarah politik Indonesia bergerak tidak seperti garis lurus melainkan seperti
