JAKARTA — Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti, menegaskan komitmennya dalam mengawal pembenahan birokrasi di Indonesia secara menyeluruh. Hal tersebut disampaikannya secara lugas dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama Menteri PANRB, Kepala BKN, Kepala LAN, Kepala ANRI, dan Ketua Ombudsman RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Rapat yang membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN Tahun Anggaran 2025 ini dimanfaatkan pria yang akrab disapa Mas Azis tersebut untuk mengkritisi sekaligus memberikan solusi konkret atas mandeknya transformasi birokrasi di tingkat bawah.
Bukan Sekadar Di Atas Kertas, Reformasi Harus Dirasakan Rakyat
Dengan lantang, Azis Subekti mengingatkan jajaran kementerian dan lembaga mitra kerja bahwa indikator keberhasilan transformasi birokrasi tidak boleh hanya diukur dari laporan administratif di tingkat pusat.
“Fakta di lapangan berbicara lain. Kita masih menghadapi tantangan berat pada aspek kelembagaan, tumpang tindih tata laksana, tumpang tindih regulasi, hingga kualitas pelayanan publik yang belum merata. Rakyat butuh bukti nyata di lapangan, bukan sekadar kebijakan yang terlihat indah di atas kertas,” tegas legislator asal Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Guna menjawab tantangan zaman, Azis mendesak pemerintah untuk segera melakukan penyisiran dan pembaruan terhadap aturan-aturan usang yang menghambat efektivitas kerja. Menurutnya, harmonisasi regulasi mutlak dilakukan agar mesin pemerintahan di tingkat pusat maupun daerah dapat bergerak seirama, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dorong Sinergi Tiga Pilar untuk Dongkrak Kualitas ASN
Sebagai wakil rakyat yang menaruh perhatian besar pada SDM aparatur, Mas Azis meminta Kementerian PANRB, BKN, dan LAN untuk membuang ego sektoral dan memperkuat koordinasi. Ia menekankan bahwa anggaran negara yang dialokasikan untuk pengembangan aparatur harus berdampak langsung pada profesionalisme pelayanan.
“Program pelatihan dan peningkatan kapasitas ASN tidak boleh lagi sekadar formalitas seremonial atau sekadar menggugurkan kewajiban penyerapan anggaran. Pelatihan harus didesain untuk memberikan dampak nyata bagi kompetensi individu ASN, yang pada akhirnya mendongkrak kualitas pelayanan kepada masyarakat luas,” ujarnya.
Sinergi Nyata dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto
Perjuangan gigih Azis Subekti di parlemen ini menjadi bukti konkret keseriusannya dalam mengawal program prioritas nasional. Langkah strategis ini sejalan dengan komitmen Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan sebagai pilar utama kemajuan bangsa.
Melalui Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti memastikan akan terus mengawal jalannya pemerintahan agar melahirkan birokrasi yang:
Profesional dan bersih dari praktik koruptif.
Adaptif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika zaman.
Berani Berubah secara radikal demi mendahulukan kepentingan dan kemaslahatan rakyat.
