AZIS SUBEKTI: GUBERNUR BI BARU HARUS JAGA INDEPENDENSI DAN JADIKAN STABILITAS SEBAGAI PONDASI PRODUKTIVITAS



JAKARTA — Anggota DPR RI Azis Subekti menegaskan bahwa Gubernur Bank Indonesia (BI) definitif yang akan menggantikan Perry Warjiyo harus memiliki integritas, kompetensi teknokratis, serta komitmen kuat untuk menjaga independensi dan kredibilitas bank sentral.

Menurut Azis, proses transisi kepemimpinan Bank Indonesia harus berlangsung dengan baik agar kepercayaan publik dan pasar tetap terjaga. Independensi bank sentral serta kesinambungan kebijakan moneter, kata dia, harus menjadi perhatian utama dalam menentukan sosok Gubernur BI berikutnya.

“Prioritas dalam transisi kepemimpinan Bank Indonesia adalah menjaga kepercayaan publik dan pasar bahwa independensi serta kesinambungan kebijakan moneter tetap terpelihara,” kata Azis dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Azis menyampaikan bahwa penentuan Gubernur BI definitif memiliki arti strategis bagi perekonomian nasional. Hal itu mengingat Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari ketidakpastian ekonomi global, tekanan terhadap nilai tukar, perubahan rantai pasok dunia, perkembangan teknologi, hingga meningkatnya persaingan investasi antarnegara.

Karena itu, Azis menilai Gubernur BI berikutnya harus mampu menjaga stabilitas nilai rupiah, mengendalikan inflasi, memastikan sistem pembayaran tetap stabil, serta memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional.

Namun demikian, Azis menekankan bahwa stabilitas ekonomi tidak boleh berhenti sebagai tujuan akhir. Stabilitas harus menjadi fondasi untuk mendorong investasi produktif, memperkuat industri bernilai tambah, meningkatkan daya saing nasional, dan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas.

“Stabilitas bukan tujuan yang selesai pada dirinya sendiri. Bagi negara yang sedang melakukan transformasi ekonomi, stabilitas merupakan titik berangkat untuk meningkatkan produktivitas,” tegas Azis.

Azis juga menegaskan bahwa dorongan terhadap peningkatan produktivitas nasional tidak berarti memperluas atau mengubah mandat Bank Indonesia. Menurutnya, BI harus tetap menjalankan kewenangannya secara profesional, berbasis data, serta terbebas dari kepentingan politik jangka pendek.

Dalam pandangan Azis, Indonesia membutuhkan orkestrasi kebijakan yang baik antara kebijakan moneter, fiskal, industri, sektor riil, pengembangan teknologi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Orkestrasi kebijakan tidak sama dengan subordinasi. Setiap lembaga tetap menjalankan mandat dan mempertahankan independensinya, tetapi seluruhnya bergerak menuju peningkatan kapasitas produktif bangsa,” ujar Azis.

Azis menilai bauran kebijakan Bank Indonesia di bidang moneter, makroprudensial, sistem pembayaran, dan pendalaman pasar keuangan harus mampu menciptakan lingkungan yang semakin kondusif bagi pembiayaan sektor produktif.

Menurut Azis, kebijakan dan ketersediaan dana dalam sistem keuangan juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pelaku ekonomi, termasuk pelaku usaha, petani, pedagang, perajin, wirausaha muda, serta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Oleh karena itu, Azis berharap calon Gubernur BI definitif yang nantinya dipilih memiliki pengalaman menghadapi gejolak ekonomi, kemampuan teknokratis yang kuat, integritas, serta komitmen untuk mempertahankan independensi bank sentral.

“Figur yang dipilih harus mampu menjaga kepercayaan sekaligus memastikan stabilitas ekonomi menjadi fondasi peningkatan produktivitas nasional. Kita membutuhkan Gubernur BI yang mampu menjaga kredibilitas bank sentral sekaligus membaca tantangan ekonomi ke depan dengan keberanian dan ketepatan kebijakan,” pungkas Azis.

Related Posts