JAKARTA — Daerah merupakan ujung tombak pelayanan publik sekaligus menjadi fondasi penting dalam pembangunan nasional. Karena itu, penguatan kapasitas fiskal daerah harus menjadi perhatian serius melalui pembenahan Dana Bagi Hasil (DBH), peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga penataan kebijakan remunerasi kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Hal tersebut disampaikan Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti, dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri, jajaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), APKASI, APPSI, APEKSI, serta para gubernur, bupati, dan wali kota dari seluruh Indonesia.
Menurut Azis, kompleksitas persoalan yang dihadapi pemerintah daerah tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan sektoral semata. Dibutuhkan koordinasi lintas sektor, akurasi data, serta keberanian untuk melakukan pembenahan terhadap sistem yang selama ini masih belum berjalan secara optimal.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah akurasi pencatatan pajak perusahaan dan mekanisme pembagian hasilnya kepada daerah. Azis menilai, jangan sampai perusahaan menjalankan kegiatan usaha dan memanfaatkan potensi ekonomi di suatu wilayah, tetapi kontribusi pajaknya tidak tercatat atau tidak terdistribusi secara tepat kepada daerah yang bersangkutan.
“Jangan sampai ada perusahaan yang beroperasi dan memanfaatkan potensi suatu daerah, tetapi kontribusi pajaknya justru tidak tercatat secara tepat bagi daerah tersebut. Ini tentu akan menghambat peningkatan PAD dan berpotensi memperlebar ketimpangan fiskal antardaerah,” ujar Azis.
Karena itu, Azis mendorong agar sistem Dana Bagi Hasil terus dibenahi sehingga lebih transparan, adil, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, pembenahan tersebut penting untuk memastikan daerah memperoleh hak fiskalnya secara proporsional sesuai dengan potensi dan kontribusi ekonomi yang dimiliki.
Selain itu, Azis menekankan pentingnya menjadikan aspirasi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai salah satu dasar dalam merumuskan kebijakan. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan dapat lebih realistis, tepat sasaran, dan mampu menjawab persoalan yang benar-benar dihadapi daerah.
“Suara dan pengalaman pemerintah daerah harus menjadi bagian penting dalam penyusunan kebijakan. Kita membutuhkan kebijakan yang tidak hanya baik secara konsep, tetapi juga realistis dan bisa segera diterapkan di lapangan,” tegasnya.
Azis menilai, penguatan kapasitas fiskal daerah pada akhirnya akan berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik dan percepatan pembangunan. Daerah dengan ruang fiskal yang lebih kuat akan memiliki kemampuan lebih besar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mengembangkan potensi ekonomi lokal.
Langkah tersebut, kata Azis, sejalan dengan arah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Asta Cita, khususnya dalam memperkuat pembangunan dari daerah, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, serta mendorong pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia.
“Partai Gerindra akan terus mengawal upaya penguatan pemerintah daerah agar memiliki kapasitas fiskal yang kuat. Dengan daerah yang kuat secara fiskal, pelayanan kepada masyarakat dapat semakin baik dan pembangunan dapat berjalan lebih merata,” pungkas Azis.
Azis Subekti DPR RI Gerindra Tegaskan Reforma Agraria Tak Boleh Berhenti di Atas Kertas
JAKARTA — Sedulur Azis Subekti, Azis Subekti, Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, menegaskan bahwa reforma agraria tidak boleh
